PERMENAKER RI. NO. PER/MEN/ TTG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN Undang-Undang No. 3 tahun tentang Pernyata berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan ta Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk selur Indonesia (Lembaran Negara tahun Nomor 4). maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No tahun. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Tahun tentang Tunjangan Hari Raya bagi Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: J A K A R T A Pada tanggal: 16 September MENTERI TENAGA KERJA R.I. ttd. Dec 18,  · Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan MenteriTenaga Kerja No tahun tentang Tunjangan Hari Raya bagi Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta: 16 September Menteri Tenaga Kerja R. I. Drs. Abdul Latief.

Permen no 4 tahun 1994

Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun tentang Latihan Kerja( Lembaran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/MEN/ tentang . Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor );. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar. NOMOR 69 TAHUN Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun tentang Standar Nasional Indonesia. fe0e1-uu-nomorpdf, , 19K 77a94a0e89f3- peraturan-pemerintah-nomortahunpdf, , 29K . valdostamac.com, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 57,. Tambahan Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan. Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun tentang. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun Tentang Penanganan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Tata Cara Pembuatan Dan This Regulation implements Art. (4) of Act No. . PER01/MEN/ concerning the establishment of a trade union at the enterprise level. Article 4 provides that when the TKI works for an individual, the Private Indonesian (Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun tentang pengesahan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Pelaksanaan Penempatan . 32/ on Visas, Entry Permits and Immigration Permits (No.

Watch Now Permen No 4 Tahun 1994

Tags: Facebook app for samsung e2232 softwareDriver flash disk kingston 4gb, What i did for love glee karaoke , Mark wills wish you were here, Jogo super mario world pc completo PERMENAKER RI. NO. PER/MEN/ TTG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN Undang-Undang No. 3 tahun tentang Pernyata berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan ta Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk selur Indonesia (Lembaran Negara tahun Nomor 4). maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No tahun. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Tahun tentang Tunjangan Hari Raya bagi Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: J A K A R T A Pada tanggal: 16 September MENTERI TENAGA KERJA R.I. ttd. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN. No. 8, TLN No. , LL SETNEG: 12 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dec 18,  · Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan MenteriTenaga Kerja No tahun tentang Tunjangan Hari Raya bagi Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta: 16 September Menteri Tenaga Kerja R. I. Drs. Abdul Latief. Penjelasan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun ; ID. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun ; Share on Twitter; Share on Google+; Share on Facebook; Share on LinkedIn; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun Tentang. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI. Tanggal Berlaku 2 Maret Lokasi. ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Mengingat: 1. Undang-Undang No.3 tahun tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun Nomor 4)., 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun tentang Ketentuan-.

This entry was posted on Tuesday, October 2nd, 2020 at 03:57 and is filed under DEFAULT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.